Jakarta – Di tengah derasnya arus informasi, publik sering kali menyamakan peran wartawan dengan aktivis Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM). Padahal, meski sama-sama berbicara untuk kepentingan masyarakat, keduanya memiliki fungsi dan cara kerja yang berbeda.
Wartawan bekerja dengan landasan jurnalistik profesional, mencari, memverifikasi, lalu menyajikan informasi yang akurat dan berimbang. Fakta adalah fondasi utama.
“Wartawan tidak boleh berpihak. Tugasnya menghadirkan kebenaran yang bisa dipertanggungjawabkan,” ujar seorang dosen komunikasi di Jakarta, Minggu (24/8).
Sebaliknya, LSM adalah lembaga advokasi. Aktivitasnya berfokus pada memperjuangkan isu tertentu, mulai dari hak asasi manusia, lingkungan, hingga kebijakan publik. Wajar jika LSM berpihak pada kelompok yang didampingi.
Kalau kami tidak berpihak, suara masyarakat kecil akan tenggelam,” kata seorang aktivis lingkungan.
Sayangnya, batas peran itu belakangan mulai kabur. Ada LSM yang membangun media sendiri lalu berlindung di balik Undang-Undang Pers.
Dewan Pers mengingatkan, hal ini bisa menimbulkan salah kaprah. UU Pers hanya melindungi kerja jurnalistik yang dilakukan secara profesional.
“LSM boleh membuat buletin atau portal informasi, tapi tidak otomatis disebut pers,” tegas Ketua Komisi Hukum dan Perundang-undangan Dewan Pers, Arif Zulkifli.
Menurutnya, publik perlu memahami perbedaan mendasar ini. Wartawan adalah penyampai fakta, sementara LSM adalah penyampai aspirasi.
“Kalau peran dibedakan dengan jelas, keduanya justru bisa saling melengkapi. LSM menyuarakan isu, wartawan memastikan isu itu tersampaikan dengan data yang benar,” tambahnya.
Dengan pemahaman yang jernih, masyarakat dapat lebih bijak menyaring informasi. Spanduk dan orasi LSM tetap penting untuk advokasi, namun berita wartawan yang berbasis data tetap menjadi pegangan utama publik.
Penutup :
Wartawan berbicara lewat fakta dengan tulisan, LSM bersuara lewat advokasi dan orasi. Masyarakat akan lebih kuat bila bisa membedakan keduanya.
