MUARASABAK – Polemik pergantian antar waktu (PAW) anggota DPRD Tanjabtim, Sulpani, memasuki babak baru. Meski Mahkamah Agung menegaskan sengketa ini belum pernah diproses di Mahkamah Partai, berkas PAW disebut telah resmi diajukan ke DPRD Tanjabtim pada 10 September 2025. Namun, hingga kini Ketua DPD PAN Tanjabtim, Zumi Laza, masih memilih bungkam.
Saat dikonfirmasi wartawan melalui pesan WhatsApp, Zumi Laza tidak memberikan jawaban maupun klarifikasi. Publik pun bertanya-tanya alasan di balik sikap diam tersebut.
Sikap PAN Tanjabtim seharusnya lebih terbuka agar publik mendapat kejelasan. Menurutnya, proses PAW ini berpotensi mengabaikan suara rakyat.
“Mahkamah Agung sudah jelas menyebut sengketa ini belum pernah diperiksa di Mahkamah Partai. Jadi mestinya mekanisme internal partai itu yang ditempuh dulu. Jangan sampai suara 4.933 pemilih yang memilih klien kami dikesampingkan,” kata Mirwan salah satu militan Sulpani, Sabtu (13/9/2025).
Sementara itu Sulpani menambahkan, pihaknya tetap membuka ruang dialog dengan PAN.
“Kami berharap penyelesaian bisa dilakukan secara kekeluargaan, tanpa harus menempuh jalur hukum panjang. Tapi jika tidak ada respon, tentu kami akan mempertimbangkan langkah hukum lebih lanjut,” ujarnya.
Sikap bungkam Zumi Laza dapat dibaca publik sebagai strategi menunggu instruksi dari tingkat yang lebih tinggi. Namun di sisi lain, keterlambatan klarifikasi bisa menimbulkan persepsi negatif terhadap citra partai.
Hingga kini, publik masih menunggu pernyataan resmi dari PAN terkait polemik PAW ini.***
