BONE – Dunia jurnalisme kembali tercoreng. Seorang jurnalis Trans7, Zulkifli Natsir, menjadi korban intimidasi brutal saat meliput aksi unjuk rasa penolakan kenaikan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di Bone, Sulawesi Selatan, Selasa malam (19/8).
Ironisnya, kekerasan justru datang dari oknum aparat TNI. Meski sudah memperkenalkan diri sebagai wartawan, Zulkifli tetap diperlakukan kasar. Alat kerja berupa kamera dirampas, hasil liputan dihapus paksa, bahkan ia mendapat perlakuan fisik yang tak pantas.
Peristiwa ini memicu kemarahan Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia (IJTI). Dalam pernyataan sikapnya, IJTI mengecam keras aksi tersebut dan menilai tindakan itu sebagai pelanggaran nyata terhadap Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers.
“IJTI meminta TNI mengusut tuntas tindakan anggotanya. Proses hukum harus transparan, akuntabel, dan menjadi jaminan agar kekerasan terhadap jurnalis tidak terulang,” tegas pernyataan resmi IJTI, Kamis (21/8).
IJTI juga menekankan, TNI adalah unsur pertahanan negara, bukan aparat keamanan yang bisa sewenang-wenang menghalangi kebebasan sipil. Termasuk di dalamnya, kebebasan pers yang dijamin konstitusi.
“Kekerasan terhadap jurnalis adalah ancaman serius bagi demokrasi dan hak publik mendapatkan informasi,” tegas IJTI.
Kasus ini menjadi alarm keras: pekerjaan jurnalis di lapangan makin rawan. Padahal pers justru hadir untuk menyuarakan suara rakyat.***
